Sekilas Mengenal Tempat Penimbunan Berikat

Yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat atau biasa disebut TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Yang menetapkan layak atau tidaknya suatu tempat/bangunan yang didalamnya melakukan suatu kegiatan tertentu adalah Menteri Keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai persyaratan, tatacara, pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan bentuk tempat penimbunan berikat lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

TPB secara lebih rinci adalah tempat dilakukannya kegiatan menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan(quality control), memperbaiki/merekondisi, menggabungkan(kifting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit(assembling), mengurai(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari luar daerah pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea masuk. Pengadaan TPB ini diharapkan dapat memperlancar arus barang impor atau ekspor serta meningkatkan produksi dalam negeri.

Penetapan TPB dilakukan oleh menteri guna mengantisipasi perkembangan industri dan perdagangan internasional. Sementara izin pengelolaan TPB diberikan kepada pengusaha TPB. Pengusaha TPB yaitu orang yang benar-benar melakukan kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan(quality control), memperbaiki/merekondisi, menggabungkan(kifting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit(assembling), mengurai(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari tempat penimbunan berikat.

Orang yang mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bead an cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000. Sedangkan pengusaha TPB yang tidak dapat memertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

BC pemberitahuan yang digunakan untuk menimbun barang di TPB adalah BC 2.3 untuk barang impor. BC 2.7 untuk pengangkutan barang dari TPB yang satu ke TPB lainnya. BC 2.6.1 untuk pengeluaran barang dari TPB dengan jaminan. BC 2.6.2 untuk pemasukan kembali barang dari TPB dengan jaminan.

Izin TPB dapat dicabut dalam hal:

  • Penyelenggara TPB untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan
  • Penyelenggara TPB mengalami pailit
  • Penyelenggara TPB bertindak tidak jujur dalam usahanya
  • Terdapat permintaan dari yang bersangkutan

Bilamana izin TPB telah dicabut, pengusaha dalam batas waktu 30 hari sejak pencabutan izin harus:

  • Melunasi semua bea masuk yang terutang
  • Mengekspor kembali barang yang masih ada di TPB
  • Memindahkan barang yang masih ada di TPB ke TPB lainnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s