Dasar Hukum Lartas(Larangan-Pembatasan) Impor

Implementasi ketentuan LARTAS oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai(DJBC) didasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan yang intinya bahwa Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan.

Dengan menyampaikan peraturan LARTAS kepada Menteri Keuangan, dalam hal barang yang diimpor termasuk dalam daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi, DJBC akan mempersyaratkan izin/persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pabean.

Sebaliknya apabila terdapat ketentuan pengaturan terkait impor yang tidak disampaikan kepada Menkeu, maka DJBC tidak boleh mempersyaratkannya. Contoh: Persetujuan Impor, NPIK, Surat Pendaftaran Barang, Laporan Surveyor.

Saat ini penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui Indonesia National Single Windows (INSW).

Portal INSW menjadi acuan utama(single refenrence) dalam pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

*Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013.

Instansi Teknis manakah yang telah menetapkan aturan LARTAS ?

Instansi Terkait yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan telah menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan:

Kementerian Perdagangan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
Kementerian Kesehatan
DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Bank Indonesia
Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
POLRI
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian ESDM
Kementerian Pertahanan
Kementerian Budaya dan Pariwisata
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mabes TNI
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Kementerian Perhubungan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s