Ponsel Import Tanpa PPN Akan Diblock

Tidak kurang dari 8 juta ponsel import ilegal yang beredar di Indonesia pada 2014 telah menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) senilai puluhan juta dolar. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menandatangani MoU dengan Qualcomm Incorporated pada Kamis (10/8/2017) untuk memberantas ponsel illegal.

Melalui MoU itu, pemberantasan ponsel import ilegal dilakukan dengan mempelajari dampak dari penerapan Device Identification, Registration and Blocking System (DIRBS) di Indonesia. DIRBS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor International Mobile Equipment Identify (IMEI) ponsel.

Untuk itu, lanjut Airlangga, Kemenperin menggandeng Qualcomm, yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membuat sistem pendukung dalam memerangi ponsel import ilegal.

“Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler. Hal ini memicu masuknya perangkat import ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Airlangga mengatakan Indonesia adalah pasar ponsel 4G yang sangat besar. Setiap tahunnya sebanyak 60 juta ponsel terjual. Namun 20% diantaranya merupakan ponsel import ilegal.

“Dengan pengolahan IMEI bersama Qualcomm, nanti ditindaklanjuti oleh Kominfo, sehingga pengolahan data yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Sehingga peredaran produk import ilegal dapat ditangani,” terangnya.

Penggunaan ponsel import ilegal kerap digunakan untuk melakukan aktivitas kejahatan siber dan terorisme. Ponsel import ilegal juga sering kali dibuat dari material yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan risiko bahaya kesehatan, privasi, dan keamanan yang serius serta mengurangi keseluruhan kualitas penyedia layanan jaringan dari operator.

Dalam hal ini, Kemenperin akan memberikan 500 juta data IMEI yang terdaftar untuk bisa diidentifikasi oleh sistem yang dimiliki pihak Qualcomm, kemudian ditentukan legalitasnya.

“Datanya akan diidentifikasi selama enam bulan ke depan,” ungkapnya.

Ponsel import ilegal yang masuk ke Indonesia tidak akan bisa beroperasi setelah sistem pemberantasan ponsel yang digagas Kementerian Perindustrian dan perusahaan teknologi Qualcomm Incorporated selesai dibuat.

“Dia bisa masuk, tapi tidak bisa dioperasikan. Buat hiasan rumah bisa,” kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Putu, definisi ponsel import ilegal itu sendiri berarti ponsel yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki nomor identitas atau International Mobile Equipment Identify (IMEI) palsu.

“Ilegal itu dia tidak bayar PPN, tapi dioperasikan di sini. IMEI nya tidak sah, atau IMEI-nya kloning atau palsu, itu nanti kita bisa tahu struktur daripada IMEI yang kita kumpulkan,” ujar Putu.

Sementara itu, Muhammad Raheel Kamal, Senior Director Qualcomm, mengatakan, DIRBS sebagai inisiatif terdepan yang menargetkan ponsel import ilegal di masa depan tanpa memengaruhi ponsel yang telah menggunakan jaringan operator saat ini di pasaran. Sistem ini dapat memverifikasi nomor IMEI yanh mengacu pada database Kemenperin dan GSMA untuk memastikan keabsahan IMEI.

“Qualcomm merasa terhormat menjadi bagian upaya pemerintah mengurangi ponsel import ilegal, kami percaya bahwa inisiatif ini akan menguntungkan konsumen, operator, dan industri lokal di Indonesia,” jelasnya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s