SIUJK Ijin Perusahaan Konstruksi


Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan). SIUJK-Surat izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK) merupakan surat ijin Usaha dalam mengikuti Tender tender konstruksi di berbagai bidang seperti : Bidang Mekanikal, Sipil, Telekomunikasi, Konsultan, Tata lingkungan, Arsitektural dan Elektrikal. SIUJK (Surat Ijin CUsaha Jasa Konstruksi) berarti Perusahaan tersebut sudah memenangkan babak Pertama dalam pelelangan karena sudah lulus dalam uji administrasi Perusahan dan sudah tersertifikasi dan layak mengikuti babak selanjutnya. Persyaratan Utama dalam Pengurusan SIUJK adalah mempunyai Sertifikat tenaga ahli konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dari LPJK. Bila Anda sudah mempunyai SKA dan SBU, barulah Anda bisa mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ke Pemda terkait.

PERSYARATAN UNTUK SIUJK?

Berikut adalah syarat-syarat dokumen yang diperlukan:

Akte Pendirian Usaha (PT atau CV)
SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan)
Surat Keterangan Domisili Usaha
Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Surat Keterangan Ketrampilan (SKT)/ Surat Keterangan Keahlian (SKA)
Sertfikasi Bada Usaha (SBU)
KTP Pengurus Perusahaan
Pas Foto 4×6 2 lembar

 

Syarat Memperoleh Domisili Perusahaan


SKDP adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan, yang merupakan surat keterangan yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan. Sama seperti orang perorangan yang memiliki tempat tinggal atau domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perusahaan juga demikian, yakni memiliki tempat tetap dalam menjalankan usaha yang dapat dibuktikan dengan SKDP. SKDP dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan dengan ditandatangani oleh Lurah dan pada umumnya diketahui dan ditandatangai pula oleh Kecamatan. Sementara untuk perusahaan atau badan usaha yang berlokasi di desa, SKDP dikeluarkan oleh Kepala Desa yang setingkat dengan Kelurahan dan juga ditandatangani oleh Camat. Persyaratan untuk Mendapatkan SKDP

Berdasarkan praktek yang terjadi secara umum persyaratan untuk mendapatkan SKDP terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

Mengisi Formulir Bermaterai secukupnya;
Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua)
Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Camat) rangkap 2 (dua), yaitu :
Sertifikat Tanah / Akte Jual Beli dan atau SPPT;
Apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat kuasa tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterei cukup, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan foto copy rangkap 1 (satu);
Apabila pemilik tanah meninggal dunia agar dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang mengajukan IMB (asli dan foto copy rangkap 1 (satu);
Foto copy IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya. Untuk bangunan yang didirikan dibawah tahun 2000 apabila tidak memiliki IMB dapat berupa surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dan diketahui oleh RT, RW dan Lurah Setempat);
Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat).
Foto Copy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama Badan Hukum);
Foto Copy Lunas PBB;
Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Pajak Reklame;
Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah;
Foto Copy Izin Tempat Usaha (ITU);
Pas Photo 2×3 7 lembar (warna);
Untuk Perpanjangan, menyerahkan SKDP yang asli

Note:

  • Biasanya pihak yang menerbitkan Domisili Usaha mengeluarkan 2 lembar Domisili bagi perusahaan asing(PMA). Yang satu surat keterangan Domisili Perusahaan, sementara yang satu lagi surat keterangan direktur yang biasa disebut PM-1. Untuk penerbitan PM-1 syaratnya harus melampirkan IMTA, karena PM-1 adalah syarat yang diperlukan juga untuk pembuatan NPWP Pribadi si direktur di kantor pajak.
  • Untuk peruntukkan kantor mengacu pada IMB.
  • Dasar hukum: Perda No.12 tahun 2013 tentang PTSP dan Pergub No.57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah.
  • Jika gedung berstatus sewa, pastikan lease agreement sudah diperpanjang.
  • Segala dokumen yang disyaratkan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jika terdapat dokumen berbahasa asing maka wajib diterjemah secara tersumpah.

 

Professional Accomplish