Tag Archives: Cargo Papua Besi Baja Coil

Ketentuan Impor Besi Baja


dx51d_q235_q195_cold_rolled_hot_dipped_galvanized_steel_in_coils_for_corrugated_sheets

Melonjaknya kebutuhan besi baja nasional belum juga dapat dipenuhi pasokan dalam negeri. Porsi impor yang mencapai 60% dari total konsumsi nasional, yang jumlahnya 12-13 juta ton per tahun, membuka kran industri besi baja China membanjiri tanah air. Pasalnya, produk besi baja dari Negeri Panda menawarkan harga yang jauh dibawah normal sehingga turut menekan produsen lokal. Harga jual dipengaruhi oleh harga bahan mentah, bijih besi, scrap, serta ongkos produksi. Harga produk yang ditawarkan Negara itu bisa lebih murah hampir 25% dari yang diproduksi di Indonesia.

Tekanan paling berat mulai dirasakan sejak awal tahun 2014 dimana komoditas minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Laju penurunannya berbanding lurus dengan besi baja yang mencapai 50%. Kebutuhan baja dalam negeri rata-rata setiap tahun sebesar 13 juta ton, sementara produksinya baru mencapai 6 juta ton. Berarti masih terdapat sekitar 7 juta ton yang diimpor. Saat ini produksi baja China mencapai 450 juta ton per tahun. Kalau saja 10 ton dialihkan ke Indonesia, pasti industri baja dalam negeri akan kelimpungan, seperti yang diperkirakan Ketua II Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia(IISIA), Ismail Mandry.

Guna mencegah bangkrutnya industri baja dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian(Depperin) bertindak cepat membahas pemberlakuan tata niaga impor, safeguard, dan antidumping. Dukungan pemerintah berupa program SNI, penataan bea impor, kebijakan TKDN, pemberian tax allowance, serta peningkatan penyerapan produk besi baja terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN diharapkan dapat menggerakkan industri baja nasional terus bertumbuh. Industri besi baja merupakan industri prioritas yang dapat menopang industri lain.

Menyusul lonjakan volume impor produk tersebut pemerintah menerapkan kenaikan bea masuk(BM) terhadap importasi baja yang tertuang dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan). Alternatif lain juga ditempuh Kemenperin yang akan merivisi PP Nomor 10 Tahun 2012 dimana ketentuan antidumping itu tidak berlaku di kawasan FTZ(Free Trade Zone). Terkait pertimbangan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia merangkai ketentuan guna mendorong peningkatan daya saing nasional dengan penyederhanaan perizinan serta pembatasan impor besi baja dan produk turunannya yang diatur dalam PerMenDag Nomor 82/M-DAG//PER/12/2016.

Kartu Kendali Realisasi Impor Besi-Baja


9ce22e92ea984939e443838c3afb7de0-1

Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor(SPI) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi Baja dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan:
Scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW.
Scan PIB, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi INSW.

Laporan disampaikan 3 bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementrian Perindustrian. Perusahaan yang telah mendapat SPI dan tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

BMTP Produk Canai Besi Baja


bea-cukai-jelaskan-soal-jalur-merah-dan-hijau-importasi-moL

Dalam rangka menghindari kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat masuknya besi baja canai lantaian dan untuk mempertahankan iklim usaha tetap stabil, pemerintah meningkatkan upaya perlindungan konsumen untuk tertib administrasi dibidang impor. Laporan akhir hasil penyelidikan komite pengamanan perdagangan Indonesia tentang importasi Canai Lantaian dari besi baja bukan paduan dengan nomor HS 7210.61.11.00 dikenakan BMTP(Bea Masuk Tindakan Pengamanan). Produk impor berupa produk canai lantaian dari besi baja adalah produk canai lantaian dari besi bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan alumunium seng, mengandung carbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan sampai 0,7 mm. BMTP dikenakan selama 3 tahun dengan ketentuan sbb:

No
Periode
BMTP

1
Tahun Pertama, dengan Periode 1 tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini
Rp. 4.998.784//ton

2
Tahun Kedua, dengan periode 1 tahun sejak tanggal berakhirnya tahun pertama.
Rp. 4.314.161/ton

3
Tahun Ketiga, dengan periode 1 tahun sejak tanggal berakhirnya tahun kedua.
Rp. 3.629.538/ton
Terhadap impor produk canai lantaian dari besi baja bukan paduan yang berasal dari Negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP dan Negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia, importir wajib menyertakan Surat Keterangan Asal(Certificate of Origin).

Syarat Mengajukan Perubahan IP-Besi Baja


p.txt

NPWP

API-P
TDP
NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rekomendasi DirJen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi(MBPB)
Rekomendasi DirJen Listrik dan Pemanfaatan Energi(LPE)
Rekomendasi Dirjen BIM, Kementrian Perindustrian.
Rekomendasi Kementrian ESDM
Rekomendasi DirJen ILMATE(Pertimbangan Teknis Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika)
Dokumen Lama IP-Besi Baja