Tag Archives: custom clearance import cargo besi baja

Ketentuan Impor Besi Baja


dx51d_q235_q195_cold_rolled_hot_dipped_galvanized_steel_in_coils_for_corrugated_sheets

Melonjaknya kebutuhan besi baja nasional belum juga dapat dipenuhi pasokan dalam negeri. Porsi impor yang mencapai 60% dari total konsumsi nasional, yang jumlahnya 12-13 juta ton per tahun, membuka kran industri besi baja China membanjiri tanah air. Pasalnya, produk besi baja dari Negeri Panda menawarkan harga yang jauh dibawah normal sehingga turut menekan produsen lokal. Harga jual dipengaruhi oleh harga bahan mentah, bijih besi, scrap, serta ongkos produksi. Harga produk yang ditawarkan Negara itu bisa lebih murah hampir 25% dari yang diproduksi di Indonesia.

Tekanan paling berat mulai dirasakan sejak awal tahun 2014 dimana komoditas minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Laju penurunannya berbanding lurus dengan besi baja yang mencapai 50%. Kebutuhan baja dalam negeri rata-rata setiap tahun sebesar 13 juta ton, sementara produksinya baru mencapai 6 juta ton. Berarti masih terdapat sekitar 7 juta ton yang diimpor. Saat ini produksi baja China mencapai 450 juta ton per tahun. Kalau saja 10 ton dialihkan ke Indonesia, pasti industri baja dalam negeri akan kelimpungan, seperti yang diperkirakan Ketua II Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia(IISIA), Ismail Mandry.

Guna mencegah bangkrutnya industri baja dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian(Depperin) bertindak cepat membahas pemberlakuan tata niaga impor, safeguard, dan antidumping. Dukungan pemerintah berupa program SNI, penataan bea impor, kebijakan TKDN, pemberian tax allowance, serta peningkatan penyerapan produk besi baja terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN diharapkan dapat menggerakkan industri baja nasional terus bertumbuh. Industri besi baja merupakan industri prioritas yang dapat menopang industri lain.

Menyusul lonjakan volume impor produk tersebut pemerintah menerapkan kenaikan bea masuk(BM) terhadap importasi baja yang tertuang dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan). Alternatif lain juga ditempuh Kemenperin yang akan merivisi PP Nomor 10 Tahun 2012 dimana ketentuan antidumping itu tidak berlaku di kawasan FTZ(Free Trade Zone). Terkait pertimbangan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia merangkai ketentuan guna mendorong peningkatan daya saing nasional dengan penyederhanaan perizinan serta pembatasan impor besi baja dan produk turunannya yang diatur dalam PerMenDag Nomor 82/M-DAG//PER/12/2016.

Kartu Kendali Realisasi Impor Besi-Baja


9ce22e92ea984939e443838c3afb7de0-1

Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor(SPI) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi Baja dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan:
Scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW.
Scan PIB, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi INSW.

Laporan disampaikan 3 bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementrian Perindustrian. Perusahaan yang telah mendapat SPI dan tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

Bisakah Import Scrap Potongan Besi Kapal?


Customer       : Bisakah Importir mengimpor besi scrap (Besi tua/besi potongan bekas kapal)?

Admin             : Kena LS tuh..(COI=Certificate Of Inspection) yang dikeluarkan dari Sucofindo. Scrap wajib LS karena itu lempengan besi bekas.

Customer       : Apa bpk pernah mengurus importasi scrap?

Admin             : Pernah urus used gas compressor yg critical untuk importasi used goods adalah HS Code. Malah kadang ada yang diatur bahwa importasi used goods HS Code tertentu hanya diperbolehkan untuk pemegang API-P.  Doc flow dan rekomendasi bergantung dari HS Code tadi, biasanya urus LS dulu di Sucofindo Indonesia untuk barang diinspek di negara asal. Lalu urus rekomendasi ke departemen terkait, i.e used gas compressor, rekom diperlukan dari kemendag. Rekom tadi baru dilampirkan bersama dengan surat permohonan impor barang moda bukan baru ke KPBC setempat c/w CIPL, perizinan importir, dummy BL, dll. Untuk pengurusan di Kemendag dilakukan secara online melalui INATRADE. Tapi ada beberapa dokumen yang harus di submit hardcopy. Kalau doc sudah clean dan ready, prosesnya sekitar 2 bulan dari start sampai dapat surat persetujuan impor barang moda bukan baru. Yang membuat prosesnya lama terkadang dari importir juga, doc tidak clean n lengkap. Check HS ajukan Vo ke Sucofindo.