Tag Archives: Forwarder Besi Baja Impor-Lokal

Ketentuan Impor Besi Baja


dx51d_q235_q195_cold_rolled_hot_dipped_galvanized_steel_in_coils_for_corrugated_sheets

Melonjaknya kebutuhan besi baja nasional belum juga dapat dipenuhi pasokan dalam negeri. Porsi impor yang mencapai 60% dari total konsumsi nasional, yang jumlahnya 12-13 juta ton per tahun, membuka kran industri besi baja China membanjiri tanah air. Pasalnya, produk besi baja dari Negeri Panda menawarkan harga yang jauh dibawah normal sehingga turut menekan produsen lokal. Harga jual dipengaruhi oleh harga bahan mentah, bijih besi, scrap, serta ongkos produksi. Harga produk yang ditawarkan Negara itu bisa lebih murah hampir 25% dari yang diproduksi di Indonesia.

Tekanan paling berat mulai dirasakan sejak awal tahun 2014 dimana komoditas minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Laju penurunannya berbanding lurus dengan besi baja yang mencapai 50%. Kebutuhan baja dalam negeri rata-rata setiap tahun sebesar 13 juta ton, sementara produksinya baru mencapai 6 juta ton. Berarti masih terdapat sekitar 7 juta ton yang diimpor. Saat ini produksi baja China mencapai 450 juta ton per tahun. Kalau saja 10 ton dialihkan ke Indonesia, pasti industri baja dalam negeri akan kelimpungan, seperti yang diperkirakan Ketua II Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia(IISIA), Ismail Mandry.

Guna mencegah bangkrutnya industri baja dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian(Depperin) bertindak cepat membahas pemberlakuan tata niaga impor, safeguard, dan antidumping. Dukungan pemerintah berupa program SNI, penataan bea impor, kebijakan TKDN, pemberian tax allowance, serta peningkatan penyerapan produk besi baja terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN diharapkan dapat menggerakkan industri baja nasional terus bertumbuh. Industri besi baja merupakan industri prioritas yang dapat menopang industri lain.

Menyusul lonjakan volume impor produk tersebut pemerintah menerapkan kenaikan bea masuk(BM) terhadap importasi baja yang tertuang dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan). Alternatif lain juga ditempuh Kemenperin yang akan merivisi PP Nomor 10 Tahun 2012 dimana ketentuan antidumping itu tidak berlaku di kawasan FTZ(Free Trade Zone). Terkait pertimbangan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia merangkai ketentuan guna mendorong peningkatan daya saing nasional dengan penyederhanaan perizinan serta pembatasan impor besi baja dan produk turunannya yang diatur dalam PerMenDag Nomor 82/M-DAG//PER/12/2016.

Kartu Kendali Realisasi Impor Besi-Baja


9ce22e92ea984939e443838c3afb7de0-1

Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor(SPI) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi Baja dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan:
Scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW.
Scan PIB, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi INSW.

Laporan disampaikan 3 bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementrian Perindustrian. Perusahaan yang telah mendapat SPI dan tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

Surveyor Importasi Besi Baja


Maersk Line at the Port of Los Angeles

Setiap pelaksanaan impor besi baja dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi Baja dan Produk Turunannya, Surveyor harus memenuhi persyaratan sbb:

Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey(SIUJS)
Berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 tahun
Memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis
Mempunyai track record(rekam jejak) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Hasil verifikasi atau penulusuran teknis dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor. LS harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggungjawab penuh Surveyor. Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor besi baja dan produk turunannya kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap impor besi baja dan produk turunannya yang termasuk dalam Pos Tariff/HS
7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%
7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%
7213.32.00
7219.33.00
7219.34.00
7219.35.00
7219.90.00
7220.20.90
7220.20.10
7220.90.10
7220.90.90
7225.11.00
7225.19.00
7225.50.90 berupa Tin Mill Black Plate
7226.11.90
7226.11.10
7226.19.10
7226.19.90

Syarat Mengajukan Perubahan IP-Besi Baja


p.txt

NPWP

API-P
TDP
NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rekomendasi DirJen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi(MBPB)
Rekomendasi DirJen Listrik dan Pemanfaatan Energi(LPE)
Rekomendasi Dirjen BIM, Kementrian Perindustrian.
Rekomendasi Kementrian ESDM
Rekomendasi DirJen ILMATE(Pertimbangan Teknis Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika)
Dokumen Lama IP-Besi Baja

Syarat Mendapat IT-Besi Baja


prod_3.jpg

Untuk dapat diakui sebagai Importir Terbatas Besi Baja, setiap perusahaan diwajibakn mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melengkapi lampiran sbb:

API-U (Angka Pengenal Importir Umum)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal ILMEA Depperindag
Realisasi impor selama 5 tahun terakhir.

Putusan persetujuan atau penolakan permohonan diatas ditentukan dalam jangka waktu 7 hari sejak permohonan diterima.

Setiap kali importasi yang dilakukan oleh IT-Besi Baja harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, dan waktu pengimporan.

Persetujuan impor besi baja seperti yang dimaksud diatas, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal ILMEA.

Pengakuan IT-Besi Baja berlaku selama 1 tahun.