Tag Archives: Lartas Besi Baja Hs 72/73

Ketentuan Impor Besi Baja


dx51d_q235_q195_cold_rolled_hot_dipped_galvanized_steel_in_coils_for_corrugated_sheets

Melonjaknya kebutuhan besi baja nasional belum juga dapat dipenuhi pasokan dalam negeri. Porsi impor yang mencapai 60% dari total konsumsi nasional, yang jumlahnya 12-13 juta ton per tahun, membuka kran industri besi baja China membanjiri tanah air. Pasalnya, produk besi baja dari Negeri Panda menawarkan harga yang jauh dibawah normal sehingga turut menekan produsen lokal. Harga jual dipengaruhi oleh harga bahan mentah, bijih besi, scrap, serta ongkos produksi. Harga produk yang ditawarkan Negara itu bisa lebih murah hampir 25% dari yang diproduksi di Indonesia.

Tekanan paling berat mulai dirasakan sejak awal tahun 2014 dimana komoditas minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Laju penurunannya berbanding lurus dengan besi baja yang mencapai 50%. Kebutuhan baja dalam negeri rata-rata setiap tahun sebesar 13 juta ton, sementara produksinya baru mencapai 6 juta ton. Berarti masih terdapat sekitar 7 juta ton yang diimpor. Saat ini produksi baja China mencapai 450 juta ton per tahun. Kalau saja 10 ton dialihkan ke Indonesia, pasti industri baja dalam negeri akan kelimpungan, seperti yang diperkirakan Ketua II Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia(IISIA), Ismail Mandry.

Guna mencegah bangkrutnya industri baja dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian(Depperin) bertindak cepat membahas pemberlakuan tata niaga impor, safeguard, dan antidumping. Dukungan pemerintah berupa program SNI, penataan bea impor, kebijakan TKDN, pemberian tax allowance, serta peningkatan penyerapan produk besi baja terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN diharapkan dapat menggerakkan industri baja nasional terus bertumbuh. Industri besi baja merupakan industri prioritas yang dapat menopang industri lain.

Menyusul lonjakan volume impor produk tersebut pemerintah menerapkan kenaikan bea masuk(BM) terhadap importasi baja yang tertuang dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan). Alternatif lain juga ditempuh Kemenperin yang akan merivisi PP Nomor 10 Tahun 2012 dimana ketentuan antidumping itu tidak berlaku di kawasan FTZ(Free Trade Zone). Terkait pertimbangan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia merangkai ketentuan guna mendorong peningkatan daya saing nasional dengan penyederhanaan perizinan serta pembatasan impor besi baja dan produk turunannya yang diatur dalam PerMenDag Nomor 82/M-DAG//PER/12/2016.