Tag Archives: Syarat Impor Besi Baja

Ketentuan Impor Besi Baja


dx51d_q235_q195_cold_rolled_hot_dipped_galvanized_steel_in_coils_for_corrugated_sheets

Melonjaknya kebutuhan besi baja nasional belum juga dapat dipenuhi pasokan dalam negeri. Porsi impor yang mencapai 60% dari total konsumsi nasional, yang jumlahnya 12-13 juta ton per tahun, membuka kran industri besi baja China membanjiri tanah air. Pasalnya, produk besi baja dari Negeri Panda menawarkan harga yang jauh dibawah normal sehingga turut menekan produsen lokal. Harga jual dipengaruhi oleh harga bahan mentah, bijih besi, scrap, serta ongkos produksi. Harga produk yang ditawarkan Negara itu bisa lebih murah hampir 25% dari yang diproduksi di Indonesia.

Tekanan paling berat mulai dirasakan sejak awal tahun 2014 dimana komoditas minyak dunia mengalami penurunan secara signifikan. Laju penurunannya berbanding lurus dengan besi baja yang mencapai 50%. Kebutuhan baja dalam negeri rata-rata setiap tahun sebesar 13 juta ton, sementara produksinya baru mencapai 6 juta ton. Berarti masih terdapat sekitar 7 juta ton yang diimpor. Saat ini produksi baja China mencapai 450 juta ton per tahun. Kalau saja 10 ton dialihkan ke Indonesia, pasti industri baja dalam negeri akan kelimpungan, seperti yang diperkirakan Ketua II Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia(IISIA), Ismail Mandry.

Guna mencegah bangkrutnya industri baja dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian(Depperin) bertindak cepat membahas pemberlakuan tata niaga impor, safeguard, dan antidumping. Dukungan pemerintah berupa program SNI, penataan bea impor, kebijakan TKDN, pemberian tax allowance, serta peningkatan penyerapan produk besi baja terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang menggunakan APBN diharapkan dapat menggerakkan industri baja nasional terus bertumbuh. Industri besi baja merupakan industri prioritas yang dapat menopang industri lain.

Menyusul lonjakan volume impor produk tersebut pemerintah menerapkan kenaikan bea masuk(BM) terhadap importasi baja yang tertuang dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan). Alternatif lain juga ditempuh Kemenperin yang akan merivisi PP Nomor 10 Tahun 2012 dimana ketentuan antidumping itu tidak berlaku di kawasan FTZ(Free Trade Zone). Terkait pertimbangan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia merangkai ketentuan guna mendorong peningkatan daya saing nasional dengan penyederhanaan perizinan serta pembatasan impor besi baja dan produk turunannya yang diatur dalam PerMenDag Nomor 82/M-DAG//PER/12/2016.

Syarat Memperoleh SPI Persetujuan Impor


steel 16

Demi mendorong peningkatan daya saing nasional perlu dilakukan penyederhaan ijin khususnya impor produk Besi Baja. SPI(Surat Persetujuan Impor) adalah persetujuan yang digunakan sebagai ijin yang sah dalam melakukan kegiatan memasukkan produk Besi Baja ke dalam negeri. Menteri adalah pejabat yang ditunjuk untuk memuat penjelasan teknis mengenai produk Besi Baja yang diprioritaskan dalam proses bongkar muat. Untuk memperoleh Persetujuan Impor yang dimaksud, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal(kecuali dalam keadaan terpaksaforce majeure dapat dilakukan secara manual) dengan melampirkan dokumen sbb:
API-U atau API-P
Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk
Kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi Baja Paduan.
mill certificate, untuk impor Baja Paduan.

Surat Persetujuan Impor(SPI) berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan bagi perusahaan pemilik API-P, dan 6 bulan bagi perusahaan pemilik API-U. Masa berlaku SPI dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Setiap pelaksanaan impor besi atau baja dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Surat Persetujuan Impor dapat dicabut apabila perusahaan terbukti memperdagangkan, memindahtangankan Besi Baja dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain bagi perusahaan pemilik API-P. Atau terbukti memperdagangkan, memindahtangankan Besi Baja dan Produk Turunannya yang diimpor kepada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan bagi perusahaan pemilik API-U.

 

Kartu Kendali Realisasi Impor Besi-Baja


9ce22e92ea984939e443838c3afb7de0-1

Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor(SPI) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi Baja dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan:
Scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW.
Scan PIB, untuk jenis Besi Baja dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi INSW.

Laporan disampaikan 3 bulan sekali paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementrian Perindustrian. Perusahaan yang telah mendapat SPI dan tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

Syarat Mendapat IT-Besi Baja


prod_3.jpg

Untuk dapat diakui sebagai Importir Terbatas Besi Baja, setiap perusahaan diwajibakn mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melengkapi lampiran sbb:

API-U (Angka Pengenal Importir Umum)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal ILMEA Depperindag
Realisasi impor selama 5 tahun terakhir.

Putusan persetujuan atau penolakan permohonan diatas ditentukan dalam jangka waktu 7 hari sejak permohonan diterima.

Setiap kali importasi yang dilakukan oleh IT-Besi Baja harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, dan waktu pengimporan.

Persetujuan impor besi baja seperti yang dimaksud diatas, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal ILMEA.

Pengakuan IT-Besi Baja berlaku selama 1 tahun.